jati diri bangsa
Kuntowijoyo, pakar sejarah dan budayawan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

KABINET baru sudah dibentuk. Sebagian orang lega, sebagian lagi resah. Karyawan Departemen Penerangan (Deppen), yang jelas akan dilikuidasi, resah. Karyawan Departemen Sosial resah, karena tidak ada kejelasan kedudukan mereka.

Demikian juga karyawan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, karena tidak sepatah kata pun dalam kabinet baru berbunyi “kebudayaan”. Masalah pegawai negeri sipil mudah diselesaikan, begitu menteri-menteri dilantik. Juga masalah kedudukan departemen dan ditjen secara institusional pasti sudah selesai ketika artikel ini diturunkan. Tetapi, masalah fungsi akan terus memburu kita.

Soal kebudayaan, kita sungguh khawatir. Gus Dur sering mengatakan bahwa simbol tidak penting, yang perlu adalah substansi. Bukan lambang, melainkan isi. Jangan-jangan, itu berarti juga bahwa kebudayaan adalah simbol, adalah lambang. Tidak ada pengertian apa pun yang mengarah ke kebudayaan pada Kabinet Persatuan Nasional, bahkan tidak pada Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen yang biasanya bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu telah kehilangan kata “kebudayaan”. Tapi tunggu dulu! Gus Dur pernah jadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, dan pernah duduk di Dewan Juri Festival Film. Jadi, mustahil dia melupakan kebudayaan. Juga dia dulu penganjur yang gigih pendekatan kultural dalam gerakan agama. Maka, artikel ini sekadar mengingatkan kembali akan komitmennya (dan komitmen kabinet baru) pada kebudayaan. Sekaligus untuk mengingatkan kita sebagai bangsa akan pentingnya kebudayaan.

Kebudayaan setidaknya berguna bagi bangsa dalam tiga hal, yaitu sebagai bentuk luar dari perasaan-perasaan yang di dalam, sebagai jati diri bangsa, dan sebagai alat perekat yang dapat mempersatukan bangsa.

Rasa-Bentuk

Dengan berbagai variasinya, sebagai satu bangsa, ternyata kita mempunyai perasaan yang sama. Kita akan menunjuk dua hal, yaitu religiusitas dan kemanusiaan – dua kata yang menempati urutan teratas dalam Pancasila.

Sebutan seperti “nasionalis-religius”, “religius-nasionalis”, dan “sosialisme-religius” sudah menjadi kata sehari-hari. Rasa tunduk kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita lambangkan dalam semarak kehidupan agama, kepercayaan, seni, dan perilaku. Hinduisme, Budhisme, Islam, dan Kristen, semuanya mengakar di sini.


Kuntowijoyo, pakar sejarah dan budayawan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Memanjang dalam waktu dan meluas dalam ruang. Kita ingat Candi kalasan dari Hinduisme abad ke-8, Candi Borobudur dari Budhisme abad ke-9. Sekian masjid dan sekian gereja. Bukti ini tidak berarti bahwa agama-agama adalah kebudayaan. Agama-agama itu di sini dijalani secara serius.

Rasa kemanusiaan tampak dalam perdamaian, hak-hak asasi manusia (HAM), egalitarianisme. Akhir-akhir ini, memang rasa kemanusiaan kita di beberapa tempat telah hilang karena pelanggaran HAM dan kekerasan, tetapi percayalah itu bukan gejala permanen. Rasa kemanusiaan juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti keakraban, kerukunan, hormat pada orang yang lebih tua, suka menolong, dan toleransi.

Jati Diri Bangsa

Tidak ada alat yang dapat mengekspresikan satu bangsa kecuali kebudayaan. Agama, olahraga, ilmu, dan teknologi mempunyai aturan-aturan yang universal. Di Mesir dan India di dunia Timur, di Negeri Belanda dan Amerika di dunia Barat, salat wajib itu lima kali sehari semalam. Tidak ada bedanya badminton di Swedia, Cina, dan Indonesia. Rumus bahwa O adalah oksigen berlaku dimana-mana; di Kuba yang sosialis ataupun di Amerika yang kapitalis.

Baca Juga : Sang Kiai dan Pemikirannya

Kebudayaan berbeda-beda, bahkan dalam negara yang sama. Perempuan di Manado akan jegang bila duduk di lantai, orang Jawa timpuh. Balado di Padang asin, sedangkan di Yogya agak manis. Dengan mudah orang mengenali lukisan Cina klasik dengan garis-garis melengkung dan lukisan Barat dengan anatomi dan perspektif yang kental. Dangdut dan keroncong hanya terdapat di Indonesia. Sama-sama batik, tapi dengan mudah dapat dibedakan batik Afrika dan batik Indonesia; keduanya berbeda dalam motif.

Perekat Bangsa

Kita ingin menunjukkan satu aspek saja dari kebudayaan, yaitu bahasa. Kita sungguh diuntungkan oleh proses sejarah. Bangsa-bangsa lain, seperti Filipina dan India, harus berjuang keras untuk membuat bahasa yang disetujui sebagai lingua franca. Bangsa Indonesia tidak usah bersusah payah. Begitu merdeka, kita sudah mempunyai bahasa yang satu. Dengan adanya satu bahasa itu, bukan saja kita dapat berkomunikasi, unsur budaya yang lain —seperti sastra— juga berkembang. Kiranya sastra juga merupakan alat perekat.

Baca Juga : ‘Islam Kiri’ Warisan Nasser

Kita sungguh takut, sebab alasan yang dipakai untuk pembubaran Deppen dapat pula dikenakan untuk Ditjen Kebudayaan, yaitu meniadakan inefisiensi dan meningkatkan peran masyarakat. Pertanyaannya adalah: bagaimana nasib sejarah, museum, peninggalan purbakala, dan high culture? Apakah pemerintah mau melepaskan tanggung jawab dalam mengembangkan kebudayaan sebagai amanat konstitusi?

Menyerahkan urusan kebudayaan kepada masyarakat berarti menyerahkannya kepada pasar. Dan pasar bukan pelaksana yang baik bagi kebudayaan. Sebab, selama ini pasar pilih kasih, hanya budaya yang menguntungkan yang akan dipelihara. Nanti hanya budaya yang populer yang dihidup-hidupkan, sedangkan sejarah, museum, peninggalan purbakala, dan high culture yang tak dapat dijual ditelantarkan. Dalam hal ini, subsidi masih diperlukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here