Rakyat Timor Timur
Fransisco Fernandes da Silva, Pengamat Timor Timur.

Rakyat Timor Timur – Tanggal, 30 November 1999, bertempat di Wisma Negara, Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah mengadakan pertemuan dengan Jose Alexandre “Xanana” Gusmao, Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor (CNRT).  Sebelum bertemu dengan Presiden RI, rombongan presiden CNRT yang terdiri dari Jose Ramos Horta (Wakil ketua CNRT) dan Avelino Coelho dan Solva (Sekretaris Jendral Partai Sosialis Timor) telah lebih dulu bertemu dengan pimpinan DPR-RI.

Dari hasil pertemuan dengan Presiden RI, Pimpinan DPR-RI, kalangan bisnis Indonesia, serta sebagian masyarakat  Timor Timur Pro-Indonesia di Jakarta, diketahui bahwa kehadiran mereka di Jakarta adalah dalam rangka meminta Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam pembangunan kembali Timor Timur. Permintaan Xanana itu secara prinsip diterima baik oleh seluruh mitra dialognya. Bahkan, Presiden Gus Dur menjanjikan untuk segera mungkin membuka kembali hubungan udara Dili – Denpasar dengan menggunakan pesawat Angakatan Udara RI.

Keinginan dan kesediaan Gus Dur bertemu dan berdialog dengan Gusmao di Jakarta adalah pertanda pengakuan atas berdirinya negara Timor Leste, dan penolakan terhadap perjuangan kelompok pro-Indonesia yang ingin tetap mempertahankan integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Gus Dur dan Gus Mao

Pertemuan Gus Dur dan Gus Mao akan mengimplikasikan pada usaha penyelesaian akhir dan tuntas  masalah Timor Timur. Prospek dan kelanjutan perjuangan kelompok pro-Indonesia akan sangat bergantung pada langkah-langkah dan kebijakan yang bakal diambil pemerintah RI.

Kunjungan Xanana Gusmao dan kawan-kawan ke Jakarta kali ini hanya berselang satu minggu dari kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Megawati Soekarnoputri ke lokasi pengungsi Timor Timur di Atambua dan Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari kunjungan Wapres itu, terungkap bahwa bantuan kepada para pengungsi hanya cukup sampai 4 Desember 1999, karena Pemerintah RI tidak mampu lagi akibat tidak tersedianya dana. Apakah ini pertanda bahwa setelah 4 Desember, Pemerintah  RI tidak akan memperhatikan lagi para pengungsi Timor Timur?

Baca Juga : Kabinet Gus Dur Harapan 100 Hari

Wapres Megawati memang tidak secara langsung meminta para pengungsi segera kembali ke Timor Timur. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa bagi yang tidak ingin kembali, Pemerintah RI akan mengusahakan bantuan kepada mereka. Namun, merujuk pada tekanan dunia Internasional yang begitu tinggi agar Pemerintah RI segara mengembalikan  para pengungsi ke Timor Timur, dan pernyataan Ketua MPR-RI agar orang Timor Timur yang tidak mau kembali supaya melamar menjadi warga  negara Indonesia dan pindah ke wilayah RI, maka jelas ada korelasi antara kunjungan Wapres ke NTT dan kedatangan Xanana serta kawan-kawan ke Jakarta.

Keinginan agar para pengungsi segera kembali ke Timor Timur diutarakan bukanlah tanpa maksud. Tanpa kehadiran dan pratisipasi kelompok pro-Indonesia, pemerintah transisi PBB di Timor Timur tidak akan berjalan baik, dan tidak legitimate. Akibatnya, perdamaian dan stabilitas tidak akan tercipta di Bumi Timor Timur. Padahal untuk melaksanakan pembangunan, keduanya merupakan prasyarat utama.

Fransisco Fernandes da Silva, Pengamat Timor Timur. Sumber: GATRA 11 Desember 1999

Tujuan Kedatangan Xanana Ke Jakarta

Inilah sesungguhnya tujuan utama  kedatangan. Xanana dan kawan-kawan ke Jakarta. Melalui kontak tingkat tinggi dan antar sahabat, Xanana berharap Indonesia memainkan peran bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas di Timor Timur. Dia menjamin tidak akan terjadi apa-apa pada kelompok  pro-Indonesia jika kelak kembali.

 Gus Dur adalah sosok yang sulit diikuti langkah dan gerakannya. Ucapaan dan tindakannya seringkali menimbulkan kontroversi dan sensasi. Keinginannya dengan Xanana adalah bagian dari kontroversi dan sensasi itu. Ketika sebagian rakyat Timor Timur masih berjuang untuk tetap membela dan mempertahankan integrasi Timor Timur dengan Indonesia, karena mereka belum mau menerima hasil jejak pendapat 30 Agustus 1999 yang , di mata mereka, penuh kecurigaan dan ketidakadilan (dalam pertemuannya dengan para  pemimpin Front Persatuan Bangsa, 27 Oktober lalu, di Wisma Negara, Gus Dur mengatakan bahwa kelompok prootonomi bukan kalah, melainkan dikalahkan), Gus Dur justru mengambil langkah dan tindakan yang berlawanan dengan hasrat dan harapan mereka.

Baca Juga : Gus Dur Di Mana Kebudayaan?

Status politik Timor Timur sudah jelas. Timor Timur kini bukan lagi bagian dari negara kesatuan RI. Namun, masalah Timor Timur belum selesai. Penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh masih akan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Masalah Timor Timur hanya akan tuntas bilamana tidak ada lagi orang Timor Timur yang mempersoalkannya. Suatu penyelesaian yang diprakarsai hanya oleh orang-orang luar, dan hanya pada tingkat elitis tanpa keterlibatan penuh pihak-pihak yang bertikai, niscaya tidak akan membawa hasil, dan tidak akan berdampak positif bagi perdamaian dan ketenangan rakyat Timor Timur.

Untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat kedua pemerintahan sebelumnya, sangatlah bijaksana bila Gus Dur, sebagai presiden RI, tidak tergesa-gesa mengambil sikap dan menentukan kebijakan terhadap Timor Timur, sebelum berdialog dengan seluruh komponen bangsa.  Baik orang (asli) Timor Timur sendiri, warga Indonesia yang selama 23 tahun menjadi bagian dari masyarakat Timor Timur, maupun masyarakat Indonesia di luar Timor Timur. Mereka, hingga kini, tidak rela dengan pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here