para jago
Onghokham. Seumber: TEMPO, 7 Maret 1981.

Para Jago – Apa arti peristiwa Jember?   Jember, serta bagian timur dari Jawa Timur, adalah daerah migrasi dari Madura. Wilayah ini relatif baru dibuka, dan dianggap sebagai daerah perbatasan (frontier area), tempat kerawanan sering terasa. Dalam daerah perbatasan ini, frontier justice atau main hakim sendiri seperti dalam film-film koboi Amerika sering terjadi, karena aparat negara belum dapat menguasai seluruhnya.

Dalam peristiwa Jember, yang menarik adalah fenomena “bromocorah”. Dalam masyarakat Jawa mereka dikenal dengan istilah umum Jago. Di Banten sebagai Jawara, dan di daerah lain sebagai weri, atau blater.

Dalam pelbagai dokumen Hindia Belanda, mereka biasanya disebut sebagai orang-orang desa yang “lebih pintar” daripada penghuni lain. Mereka lebih banyak mengetahui mengenai dunia luar, dan biasanya mempermainkan keadaan orang desa. Mereka itulah orang bekas hukuman, atau, kalau tidak, calon penghuni penjara.

Di lain pihak, para jago ini juga banyak dipakai untuk kepentingan pemerintah. Mereka bisa jadi penjaga tata-tentrem, khususnya dalam hal mengawasi sesama jago. Mereka dipakai juga untuk menarik pajak, mengawasi kerja rodi dan lain-lain.

Antara Jago yang di pihak pemerintah, dan jago yang dipenjarakan pemerintah karena melanggar hukum, sebenarnya tidak banyak bedanya. Contoh jelas adalah peristiwa Jember. Para vigilantes membantu polisi dalam mengawasi segolongan jago, tetapi sekarang merekalah yang dituduh pembunuh dan ditahan. Memang, dalam praktek, para jago dapat dengan mudah mengubah peran.

Tulisan ini akan meninjau peranan jago dalam masyarakat Jawa di masa lalu, dan membandingkan peristiwa di Jember dengan suatu peristiwa yang mirip di daerah Madiun di sekitar 1900.

Political Gangsterism

Peranan Jago dalam masyarakat berasal dalam kerajaan tradisional Jawa. Dalam menegakkan kerajaan, dan dalam sistem eksploitasi yang dijaga sebagai tata-tentrem, sebenarnya banyak kekerasan dipergunakan di kerajaan itu.

Banyak raja pertama Jawa berasal dari kalangan Jago. Misalnya Ken Arok, senapati dan lain-lainya. Selanjutnya, karena diperlukan unsur paksaan dari atas terhadap masyarakat, penggunaan para jago berjalan terus. Mereka merupakan unsur penting  dalam sistem pemerintahan tradisional.

Soemarsaid Moertono, seorang ahli yang pernah menulis tentang ketataprajaan kerajaan Mataram, menyebut bahwa salah satu teori pemerintahan adalah “menangkap maling dengan maling”. Bekas penyamun sering dipakai dalam kedudukan sebagai bupati dan kolektor pajak-pajak. Kalau misalnya di suatu daerah ada seorang perampok terkenal, maka dari pada sukar untuk ditindas, perampok ini dijadikan bupati (pengumpul pajak).

Baca Juga : Kepanduan dan Pembentukan Budi Pekerti

Dengan kata lain, penggunaan kekerasan yang legal dalam mengabdi raja, dan penggunaan kekerasan yang illegal untuk mengganggu tata-tentrem praja adalah dua hal yang batasanya sangat samar dalam masyarakat masa  lampau.

Suatu sistem pemerintahan yang sangat berdasar pada kekerasan, dan bukan pada hukum – dan sebagai akibatnya banyak menggunakan jago-jago dan bukan polisi profesional – oleh para ahli ilmu politik disebut sebagai political gangsterism, semacam sistem politik –mafia.

Penggunaan Tukang Pukul

Negara-nega feodal di Abad pertengahan Eropa dengaan bentengnya, dengan tentara berkuda dan lainnya, sebenarnya adalah sistem gangster politik. Demikian juga sistem warlord pada masa keruntuhan pemerintahan pusat di Cina pada masa lampau. Dengan sendirinya begitu juga kerajaan tradisonal seperti Mataram.

Sistem pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya juga demikian, bila dilihat sistem eksploitasinya yang ketat dan keras. Di bawah permukaan lembaga politik, birokrasi, dan ambtenar-ambtenarnya yang lengkap, unsur kesewenang-wenangan dari atas – yang memaksa penduduk untuk kerja rodi di perkebunan dan membayar pajak – dilakukan melalui para jago. Mereka inilah yang disebut tusschenpersonen (perantara) dalam dokumen Hindia Belanda. Khususnya dalam zaman Tanam Paksa (1830-1870), sistem pemerintah hanya berjalan baik bagi Belanda karena mereka ini.

Kita juga tahu dari kepustakaan, bahwa di tanah partikelir terdapat pula hal yang sama: penggunaan tukang pukul oleh tuan tanah atau administrator perkebunan.

Sekitar tahun 1900, Belanda sendiri kurang puas atas keadaan itu. Sebab tiap kali ada peristiwa pemukulan dan main hakim sendiri tentu ada kegemparan di masyarakat. Suatu komisi pemerintah meneliti persoalan ini. Hasilnya ialah dua jilid tebal Recht en Politie dan entah berapa jilid tebal lagi mengenai Desa.

Baca Juga : Pangeran Yang Terusir

Dalam jilid-jilid ini nampak bahwa beberapa bupati progresif dan modern, misalnya, Kusumo Utojo dari Ngawi, menunjukkan pada Belanda kesalahan sistem kepolisian sendiri. Dikatakan oleh Bupati ini, bahwa polisi profesional tidak tersedia. Karena kekuasaan polisi dijabat kepala desa, maka hak polisi tentu juga digunakan untuk memojokkan lawan si pamong desa. Rumah penduduk dapat digeledah seenaknya saja. Setiap orang dapat diawasi dan disandera.

Bila satu pihak, sistem kepolisian Hindia Belanda sekitar 1900 masih kuno, di pihak lain prinsip pemerintahannya mulai berubah. Belanda sekitar 1900 lebih menekankan asas sistem birokratis. Menurut sistem birokrasi ini, semua urusan harus melalui jalan resmi. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pemimpin tak resmi, seperti para jago misalnya, tidak diperkenankan lagi.

Peranan jago malah dilihat sebagai sesuatu yang illegal, sebagai pemeras rakyat setempat dan penghalang jalannya peraturan resmi. Dengan sendirinya para jago, para “calo” antara penguasa dan masyarakat yang demikian liar, kena peraturan. Residen Madiun umpamanya kira-kira 4000 orang – suatu jumlah yang lebih banyak daripada jumlah pangrehpraja maupun polisi.

Madiun 1900 dan Jember 1981

Di Madiun inilah di tahun 1900 terjadi suatu peristiwa yang mempunyai analogi dengan peristiwa Jember, pada tahun 1981, biarpun waktu itu tidak ada korban terbunuh.

Pada suatu malam, ada kecurian di rumah residen. Gordin jendela di dekat sang pejabat Belanda tertinggi itu minum kopi tiap pagi telah hilang. Ini jelas, menurut residen, kejahatan “subversi” yang mau menjatuhkan sang residen dari kedudukannya. Itu berarti ancaman juga bagi kekuasaan Belanda di daerah Madiun.

Kecurigaan residen ini dipusatkan pada sang bupati setempat. Dengan pemimpin tradisional ini sang residen sudah ada beberapa konflik. Meskipun curiganya mendalam, untuk sementara Sang Residen hanya memanggil sang bupati. Bupati diperintah untuk mencari para pencuri.

Sementara itu, ada pencurian-pencurian lain di beberapa rumah orang Belanda setelah itu. Residen memanggil  Bupati lagi. Bupati mengusulkan agar rumah orang-orang Belanda diberi penerangan lampu yang lebih baik bila malam. Pembantu rumah tangga para penghuni Belanda di Madiun juga harap didaftar.

Tapi residen menolak usul ini sambil marah. Ia menganggap usul ini akan menyebabkan  panik penghuni Belanda di Madiun. Konsekuensinya: dapat menimbulkan krisis ketidakpercayaan terhadap residen. Jadi usul Bupati dilihat sebagai usul subversi lagi – yang justru mau menjatuhkan residen. Ditekankan sekali lagi tugas Bupati untuk menemukan pencuri. Sebab kalau tidak…….. 

Sang Bupati, akhirnya, setelah dua minggu, menemukan sebagian barang residen dan juga si pencuri. Toh residen tidak percaya bahwa yang ditangkap itu memang pencuri betul. Sebab orang itu baginya hanya seorang tahanan yang melarikan diri. Singkatnya, residen tetap mencurigai bupati sebagai dalang pencurian itu sendiri.

Baca Juga : Tanda dan Bahasa Kekuasaan

Atas dasar kecurigaan inilah maka residen meneliti bagaimana cara bupati menangkap orang yang dikatakan pencuri itu dan bagaimana pula bupati mendapatkan kembali sebagian barang curian. Ternyata, sang bupati menggunakan para weri-istilah bagi bromocorah atau jago di daerah Madiun.

Meningkatlah kecurigaan residen, bahwa bupati menyuruh salah seorang penjahat besar di Madiun untuk menjalankan ‘’subversi “nya. Dia adalah seorang penulis surat-surat petisi rakyat pada penguasa dan pemilik rumah pelacuran. Hal ini segera dilaporkan ke Batavia.

Tapi sang bupati tidak pernah dibuktikan bersalah. Juga penjahat tadi tidak dibuktikan telah mencuri gordin di rumah residen.

Namun apa yang membuat pemerintah Hindia Belanda di Batavia kaget adalah laporan residen, bahwa sang bupati dalam mengatur kepolisian daerah telah menggunakan tokoh-tokoh jago dari dunia kriminal. Bahkan tangan kanan bupati dalam kepolisian adalah pemilik rumah pelacur dan yang juga diduga sebagai penjahat besar.

Pokoknya hubungan bupati dengan para gangster Madiun mengagetkan semua institusi pemerintah Hindia Belanda. Mereka lantas melihatnya sebagai suatu bukti kriminalitas sang bupati sendiri. Ini pasti tidak patut, menurut prinsip-prinsip pemerintahan Hindia Belanda, begitulah kata mereka – seraya melupakan bahwa sebenarnya sistem kepolisian yang sampai saat itu berjalan adalah sistem kepolisian bupati.

Sang Bupati akhirnya dipecat. Ia tentu tidak merasa bersalah. Ia menunjukkan bahwa  orang-orang yang disebut sebagai para weri bupati sebenarnya juga dibayar dengan keuangan residen untuk dana polisi tak resmi. Maka bupati pun mengajukan soalnya ke media massa, ke pengadilan, ke gubernur jenderal, dan akhirnya ke Ratu, pemerintah di Nederland dan parlemen Belanda.

Semua pihak pun ditempatkan dalam keadaan agak sulit. Residen menjadi panik sebab dia diajukan  ke pengadilan biasa oleh Bupati. Ia digugat karena mengatakan di depan umum bahwa bupati adalah seorang kraman (Pemberontak),  dan ini dianggap sebagai libel yang menjelakkan nama bupati.

Syahdan, residen pun membalas melaporkan pada pemerintah bahwa si bupati memang merencanakan pemberontakan. Yah, suatu perang Jawa baru seperti perang Diponegoro dahulu, kata residen. Malah tuduhan itu kemudian menggelembung – si bupati jadi tokoh utama komplotan subversi internasional yang melibatkan organisasi rahasia di Jepang, Tiongkok, Tibet, Turki, dan seterusnya.

Ong Hok Ham, Sejarawan Indonesia.
Snouck Hurgronje Menuju Madiun

Pemerintah Hindia Belanda pun, demi mendengar tuduhan yang bukan main itu, mengirimkan penasihatnya Snouck Hurgronje ke Madiun. Snouck harus meneliti apa benar ada gerakan pemberontakan di Madiun.

Snouck pun akhirnya menyimpulkan: bahwa untuk waktu yang singkat dia tidak bisa tahu apa-apa mengenai gerakan pemberontakan. Tetapi yang jelas, tuan residen sedang menghadapi guncangan saraf.

Apa kata pemerintah Hindia Belanda? Faktanya tetap: apa yang bukan tindakan salah menurut ukuran kepolisan dahulu harus dianggap salah menurut prinsip-prinsip baru yan dianut pemerintah. Akhirnya bupati dipensiun, dengan janji: kalau ia diam, dia menarik segala macam pengaduan, maka anaknya kelak akan dijadikan bupati. Kalau tidak, dia akan dibuang. Di pihak lain, tuan residen dicutikan ke Belanda.

Baca Juga : Mencari Keadilan di Zaman Kolonial

Analogi  dengan peristiwa Jember jelas di sini. Di satu pihak polisi Jember menyatakan keterbatasannya menghadapi daerah rawan seperti halnya para bupati dahulu. Alat kepolisian modern tak ada untuk membantu. Di lain pihak cara mempertahankan keamanan menyebabkan kegemparaan di DPR, seperti halnya kasus bupati Madiun meggemparkan pejabat parlemen Belanda. Cara yang ada dianggap tidak layak menurut prinsip pemerintahan zaman kini.

Toh kita harus ingat juga bahwa peranan para jago selama sejarah kita sampai kini masih sangat penting. Jago-isme muncul dalam revolusi 1945. itu juga muncul peristiwa di sekitar 1965, dalam suasana pemilu dan lain-lain. Sering para jago dianggap pahlawan bila mereka berpihak pada yang menang. Tapi kita sebaiknya menyadari – dan mawas diri – tentang masih kuatnya hubungan politik dengan kekerasan dalam masyarakat kita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here