Militer dan Politik di Indonesia
Cover Buku Militer dan Politik Indonesia yang ditarik oleh Penerbitnya, akibat desakan dari pihak keamanan.

Buku Militer dan Politik di Indonesia ditarik penerbitnya dari peredaran. Menurut anggota DPR Rusli Desa, isinya mendiskreditkan Presiden Soeharto dan Angkatan Darat.

Iklan itu muncul dua hari berturut-turut akhir pekan lalu di Sinar Harapan. Isinya: PT Pustaka Sinar Harapan menyatakan menarik dari peredaran buku Militer dan Politik di Indonesia karya Harold Crouch.

Kepada para penyalur diharapkan menghentikan penjualannya, dan mengembalikannya kepada penerbit. Ada apa?

Rusli Desa dan Bakin Mendesak Pemerintah Melarang Buku Militer dan Politik Beredar

Pihak Kejaksaan Agung sendiri – ketika pengumuman itu di lansir pada 30 dan 31 Mei – belum mengeluarkan larangan resmi tentang peredaran buku tersebut. Ini berbeda, misalnya, terhadap buku Sang Pemula dan Jejak Langkah karya Pramudya Ananta Toer.  Pihak Kejagung, sebelum mengeluarkan larangan, jauh hari telah meminta penerbitnya untuk tidak mengedarkan karya Pram itu.

Buku Militer dan Politik di Indonesia, yang diterbitkan Sinar Harapan itu, merupakan terjemahan Th, Sumartana dari buku asli Army and Politics in Indonesia. Tebal 419 kaca, terdiri dari 13 bab, buku ini memaparkan peranan tentara dibidang politik sejak 1945.

“Penerjemahan buku itu atas permintaan penerbit Sinar Harapan sendiri,” ujar Th. Sumartana  dari negeri Belanda lewat Telepon pada TEMPO, senin malam.

Baca Juga: Vonis yang Menyingkap Borok

Penerjemahannya sudah lama rampung, sekitar awal 1980. “Banyak bagian yang diedit,” kata Sumartana pula. Ia mengira buku itu tak jadi diterbitkan. “dan saya malah tidak tahu bahwa sudah beredar,”  PT Sinar Harapan memilih tutup mulut mengenai soal pelarangan ini.  

Memang, buku itu baru terbit tahun ini, dan belaum lama beredar. Tapi ia segera mengundang kritik pedas anggota DPR. Adalah Rusli Desa, wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Karya Pembangunan, yang meminta Bakin agar pemerintah melarang beredar buku itu.

Ini diungkapkan Rusli dalam dengar pendapat Bakin dengan Komisi 1, dua pekan lalu, “Bakin menyutujui usul itu. Kami dan Bakin sependapat,” kata Rusli Desa.

Menyudutkan Angkatan Darat dan Berbicara Tentang Jenderal “Politik” dan “Uang”

Alasan Rusli meminta pelarangan buku itu? Ia menilai buku Militer dan Politik di Indonesia “memecah belah persatuan bangsa.” “Pokoknya, isi buku itu menimbulkan hal-hal yang menyebabkan ketidapercayaan rakyat kepada Presiden Soeharto,”katanya.

Kecuali itu, menurut Rusli, juga menyudutkan peranan Angkatan Darat. “Peranan angakatan darat sangat dinegatifkan,” imbuhnya.

Rusli menyebut contoh analisa pada halaman 132, di bawah subjudul Jenderal Soeharto. Di sini, katanya, dikaji ihwal dugaan, “bahwa mungkin Soeharto turut serta dalam Gerakan 30 September bahkan lebih spekulatif dari pada versi tentang keterlibatan Soekarno.”

Dasar analisa, sebagai Panglima Kostrad, Soeharto adalah jenderal terpenting yang dilewatkan dari daftar culik. Padahal, Jenderal Soeharto yang, di kala Panglima Angkatan Darat  A. Yani berada di luar negeri, yang biasanya menjabat posisi tertinggi di jajaran Angakatan Darat itu.

Baca Juga: Menunggu Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira, Menunggu Sikap Wiranto

Buku itu, menurut Crouch sendiri, merupakan peningkatan dan perluasan tesis berjudul The Indonesian Army in Politiics: 1960-1971. Itulah tesis yang dipertahanannya di Departemen Politik dan Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Monash, Melbourne, Australia, pada 1977.

Militer dan Politik di Indonesia
Cover Buku Militer dan Politik Indonesia yang ditarik oleh Penerbitnya, akibat desakan dari pihak keamanan.

Bahan pertama dikumpulkan 1968, sementara konsep dari bab-bab pertama ditulis 1971, dan tambahan-tambahan terakhir di tulis Januari 1977.

Dalam buku ini, Crouch juga berbicara tentang etos komersial yang menjalar dikalangan Perwira Angkatan Darat. Ia  secara sepihak, telah berkesimpulan bahwa masuknya modal luar negeri, serta pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di masa Orde Baru, “telah memungkinkan Angkatan Darat  untuk mengumpulkan dana guna membiayai operasi-operasi sendiri dan memberikan kepuasan-kepuasan material kepada para perwira melalui kegiatan-kegiatan pribadi masing-masing.”

Singkat cerita Crouch bicara tentang para jenderal “politik” dan “uang”.

“Saya telah membaca buku itu berulang kali,” kata Rusli Desa. Kesimpulnnya? “Buku itu payah, dan jelas tendensius.” Secara garis besar, Rusli menilai buku itu bersifat mengadu domba, mendiskreditkan Presiden Soeharto sebagai pemimpin bangsa dan negara, serta menjatuhkan Angkatan Darat dan perwira-perwiranya. “Secara keseluruhan nadanya minor,” tambahnya.

Mengingat Pemilu 1987, dan Pemilihan Presiden 1988 sudah dekat, “Buku itu akan menjerumuskan pembaca yang tidak kritis,” Ujar Rusli. “Ia menanamkan ketidakpercayaan, kebencian, kecurigaan, dan adu domba yang akan merusakkan persatuan bangsa.”

Buku-Buku Karya Crouch

Kecuali menulis The Army and Politics in Indonesia, Crouch juga mengarang buku Trade Union and Politics in India (1966), dan co-editor buku Malaysian Politics and The  1978 Election  (1980).

Tahun lalu, bersama Zakaria Haji Ahmad, Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Nasional Malaysia, ia menyunting sebuah buku tentang hubungan sipil-militer, berjudul Military-Civilian Relations in South East Asia, yang diterbitkan oleh Oxford University Press, 1985.

Dalam buku ini adalah Crouch sendiri yang menulis kasus Indonesia. Ia  kembali secara garis besar mengkungkapkan hal-hal yang ditulisnya dalam buku Militer dan Politik di Indonesia, dan menurunkan kesimpulan baru: “Suatu generasi baru militer di Indonesia boleh jadi akan lebih represif dan kurang bertanggung jawab pada aspirasi sipil.”

Baca Juga: Prabowo Tamat

Crouch pernah tiga tahun menjadi dosen ilmu politik di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI (1968-1971). Inilah, agaknya, yang menyebabkan ia kemudian tertarik dengan masalah militer dan politik negeri ini.

Penerbit Sinar Harapan memang telah menarik buku itu dari peredaran, kendati buku Militer dan Politik di Indonesia ini belum resmi dilarang.

Menurut sebuh sumber, buku itu ditarik karena desakan lisan pihak keamanan. Tapi, “Buku itu sudah pasti akan dilarang secara resmi,” kata pejabat di kejaksaan Agung, kepada A. Luqman dari TEMPO.  “Sebab, mengungkapkan hal yang tidak benar.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here