George Aditjondro
Foto George Junus Aditjondro, saat wawancara dengan Playboy.

Playboy: Bagaimana Anda menilai penyaluran bantuan untuk korban gempa di Yogyakarta dan sekitarnya?

George Aditjondro: Kacau. Semua pihak membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Keterlambatan terjadi karena korupsi ada di semua lapisan. Sedangkan partai politik banyak menghabiskan dana hanya untuk spanduk-spanduk.

Playboy: Menurut Anda, mana yang lebih efektif: penyaluran bantuan melalui pemerintah atau LSM?

George Aditjondro: Kalau secara kuantitatif, bantuan dari pemerintah lebih banyak, tapi tingkat korupsinya lebih tinggi, karena jalur pemerintah sifatnya hirarkis dan birokrtis. Sedangkan LSM atau NGO (non government organizations) lebih otonom meski ada beberapa NGO yang mengincar proyek rekonstruksi. Saya tidak ingin menyebutkan siapa saja NGO itu. Yang jelas, NGO tersebut sudah sukses mendapat proyek rekonstruksi di Aceh.

Playboy: Siapa yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadapa pengelolaan dana bantuan bencana, baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga independen?

George Aditjondro : Seharusnya ada lembaga permanen yang terdiri atas orang-orang berpengalaman. Partai politik yang kita harapkan melakukan fungsi kontrol, malah menggunting dalam lipatan. Mereka menggunakan kekaburan untuk meraih suara pada pemilu 2009.

Playboy: Fungsi badan pemeriksa keuangan?

George Aditjondro :  Selama ini mandatnya kan tidak dibatasi apakah hanya sebatas regular atau insidental. Berarti secara teoritis, BPK atau BPKB bertugas mengontrol. Demikian pula LSM, seharusnya juga melakukan fungsi kontrol, tapi saya lihat, mereka lebih terfokus pada bantuan warga.

Playboy: Bagaimana Anda menilai jenis bantuan yang diberikan kepada korban?

George Aditjondro :  Saya tidak setuju bantuan dalam bentuk mie instan. Sebaiknya bantuan beras. Yogya ini kan bukan gurun sahara. saya melihat ini semua bentuk promosi belaka. Di Indonesia tidak ada perkebunan gandum. Semua gandum berasal dari empat negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Australia. Indonesia ini jadi outlet bagi hasil pangan negara lain. Kenapa kita tidak berpikir sistematis, sehingga menguntungkan para petani lokal.

Baca Juga : Follow Up Dalam Bidang Penggalangan Kerdjasama Buruh dan Tani

Playboy:  Apakah dengan tidak adanya kelompok perlawanan, seperti GAM di Aceh, potensi masuknya para konglomerat  ke Jogjakarta dan Jateng lebih besar?

George Aditjondro : Sama-sama, karena di sini sudah ada rencana pembangunan selatan-selatan. Artinya Pembangunan di Jawa yang selama ini menusuri pantai utara Karawang hingga Gresik, sedang dialihkan ke jalur selatan. Dengan adanya bencana ini, akan mempercepat proses itu. Seperti di Aceh, orang yang mau menang dalam rekonstruksi, masuk dalam tahap emergency. Setelah sukses dalam tahap rekontruksi mereka akan menguasai ekonomi Yogya dan Jateng. Kebetulan di Jawa bagian tengah ini ada sesuatu yang tidak ada di daerah lain di Indonesia. Yakni tanah Miik Sultan dan Paku Alam. Dikenal sebagai “SG”  (Sultan’s Gronden) dan PAG (Paku Alam Gronden).  Makanya beberapa ornop  di DIY, berusaha  memberdayakan petani masyarakat desa di sini agar mempertahankan tanah yang sudah turun temurun dihuni atau digarap. Ini tidak mudah sebab nilai-nilai feodal masih sangat kuat di daerah istimewa ini.

Playboy : Mengapa Anda tertarik melakukan penelitian di wilayah bencana?

George Aditjondro : Tidak usah dianalisir sebagai kegiatan kemanusiaan. Saya tertarik soal orang-orang Indonesia yang mengambil keuntungan dari dari penderitaan orang lain. Di Poso, bantuan bagi pengungsi senilai Rp 200 Miliar, hanya 25%-nya saja yang sampai kepada pengungsi.

PlayboyFokus penelitian Anda di Yogya pasca bencana ini?

George Aditjondro : Saya melakukan investigasi, tidak hanya soal bantuan bencana. Saya lebih tertarik soal rekonstruksi, terutama di Bantul. Tak hanya rekonstruksi pembangunan Rumah, karena rekonstruksi ulang jadi sesuatu yang jauh keluar dari budaya Bantul dan aspirasi orang Bantul. Seperti di Aceh,  bencana itu kan mengubah segala sesuatunya.  Saya tertarik melihat bagaimana Bantul direkonstruksi bersamaan dengan pembangunan jalur selatan-selatan yang lebih mementingkan kepentingan modal. Saya curiga bahwa Bantul dan kabupaten-kabupaten di pantai selatan DIY juga menyimpan sumber-sumber energi. Khususnya migas dan batubara.

Playboy: Saya dengar ada kriminalitas. Apakah kriminalitas murni atau kekacauan? Bagaimana hubungannya dengan keberadaan pasukan TNI di sini?

George Aditjondro :  Saya melihat stress yang ada memicu kriminalitas. Apalagi dalam keadaan sengsara, korban juga harus berhadapan dengan pencurian. Jadi, psikologi massa yang bekerja. Sebenarnya pasukan yang diperlukan cukup polisi karena jenis kriminalitas yang terjadi masih dalam kategori kriminalitas biasa. Tapi kenapa TNI turun, sampai perlu dikirim pasukan grup II Kopassus dan Marinir. Saya lihat ada dualisme keberadaan TNI, sebagai relawan dan sebagai aparat keamanan. Tapi, bahwa munculnya pengadilan rakyat yang baru, seperti pembakaran orang, penguburan hidup-hidup, pemotongan kaki, munculnya sekelompok orang bertopeng seperti ninja, mengingatkan saya pada kasus Poso dan Banyuwangi. Ini lebih mirip dengan yang terjadi di Banyuwangi  saat awalnya ada isu dukun santet. Orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet dibantai warga. Dalam kondisi stress, orang-orang yang dianggap menyimpang, diadili secara sepihak.  Sejarah eropa juga sangat kelam, ketika gereja baru muncul pada abad pertengahan. Ratusan dukun perempuan yang kemudian disebut nenek sihir, dibunuh. Kalau betul ada keterlibatan unsur-unsur pasukan bersenjata di Banyuwangi dan Poso, maka pengiriman pasukan dalam jumlah banyak merupakan bagian dari usaha menghancurkan resistensi rakyat yang mungkin akan terpicu pada saat investasi besar-besaran akan masuk. Jadi, itu bagian dari teror.

Baca Juga : Militer dan Kekerasan Massa

Playboy: Bagaimana hubungan antara bisnis dan militer di wilayah bencana?

George Aditjondro :  Hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, timbul di daerah tempat resistensi rakyat dengan investor kuat. Bagaimana jaringan-jaringan resistensi yang berdasarkan agama maupun adat dan penyadaran yang telah dibentuk NGO, dipatahkan. Itulah fungsinya konflik diadakan, seperti kasus Ambon, Poso, dan Aceh. Militer khsususnya angkatan darat, perlu dilihat. Seperti di Aceh, personal AD, ikut membersihkan daerah yang terkena bencana. Di lain pihak, itu adalah kerja sosial, tapi dari sisi ekonomi, perlu juga diadakan pembersihan lahan. Dalam hal ini, perlu ada justifikasi keberadaan tentara. Dalam rangka justifikasi itulah terjadi jenis-jenis kriminal yang aneh.

Playboy: Apakah TNI berkepentingan agar rakyat tidak percaya lagi polisi?

George Aditjondro : Iya, ini adalah menyangkut perebutan anggaran keamanan. Kelihatan TNI tidak rela urusan kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) berada di tangan polisi. itulah sekarang dengan dalih Bom Bali II, diciptakan desk anti-teror, hingga level terbawah, yang ditugaskan membantu polisi memberantas terorisme. Dulu, ada bahaya komunisme, dan atas nama komunisme itulah, tentara mempunyai direktorat sospol (sosial politik). Dengan demikian, polisi juga tetap tidak bisa berkembang untuk menangani kamtibnas dengan seksama. Di pihak lain, polisi juga terjebak karena urusan-urusan tempur diserahkan kepada Brimob. Kurikulum Brimob hampir sama dengan kopassus, termasuk penggunaan jenis senjata. Cuma beda negara yang membuat. Kalau kopassus menggunakan M-16 buatan Amerika, sedangkan Brimob menggunakan AK-47 buatan Cheko. Tapi kalau kita lihat teknologi perang yang mereka lakukan, itu bukan pendekatan kepolisian. Pendekatan kepolisian adalah bahwa perusuh adalah rakyat Indonesia juga. Jadi yang perlu dilakukan adalah kontrol rakyat. Sedangkan pendekatan militer adalah mengelimi-nasi semua yang dianggap musuh. Nah seharunya itu menuntut  jenis senjata yang berbeda. Mungkin tingkat toleransi di Bantul masih sangat tinggi untuk tidak melakukan aksi-aksi kolektif. Nah disitulah, bisa dilihat apakah poilisi di DIY akan dilengkapi dengan meriam air atau gas air mata atau dengan peluru tajam. Prinsip polisi kan tidak boleh menghadapi kerusuhan dengan senjata mematikan. Lain haalnya dengan tentara yang harus mengeliminasi pihak yang dianggap musuh.

Playboy: Kehadiran petinggi-petinggi negara selama beberapa hari di Jogja beberapa saat setelah bencana apakah cukup efektif?

George Aditjondro : Tidak ada efeknya yang berarti.

Baca Juga : Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa

Playboy: Seharusnya?

George Aditjondro : Seharusnya mengurangi hal-hal yang sifatnya  seremonial, karena hanya menghabiskan waktu untuk urusan protokoler. Saya kira akan efektif jika ada oposisi, tapi kenyataannya sekarang tidak ada oposisi yang berarti. Partai-partai hanya sibuk kampanye dengan spanduk-spanduknya dari pada melakukan pelayanan. untuk memperbaiki keadaan perlu sikap rendah hati, tidak perlu terkenal tapi bisa membawa perubahan.

George Junus Aditjondro, sosiolog yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Sumber: Playboy Indonesia.

Playboy: Apakah perlu dibentuk lembaga semacam bada rekontruksi dan rehabilitasi (BRR) seperti di Aceh?

George Aditjondro : Saya kira tidak perlu, karena di Yogya, tidak separah di Aceh. Satu hal yang melegakan, dengan tidak adanya tsunami, kepemilikan tanah masih bisa teridentifikasi. Yang perlu dilakukan di sini adalah penyadaran kepada warga, agar dalam keadaan kepepet mereka tidak menjual tanahnya. Karena dugaan saya, calo-calo tanah akan masuk. Calo-calo tanah yang dekat dengan kekuasaan akan mengetahui di mana lokasi-lokasi yang akan dibangun. Itu ada hubungannya dengan investor. Jadi, perlu dilakukan pendampingan terhadap warga.

Playboy: Apakah lembaga-lembaga independen yang membentuk yayasan dari uang bantuan bencana termasuk korupsi?

George Aditjondro :  Bukan korupsi, tapi manipulasi. Misalnya dompet-dompet amal yang dikoordinir media-media. Pada kenyataannya, biaya para karyawan dan ongkos membayar artis-artis penghibur, diambil dari dana sumbangan pirsawan atau pembaca. Dalam arti lain, pirsawan membiayai promosi media-media itu. Lebih parah lagi, apabila dana hasil sumbangan itu, kemudian digunakan untuk bisnis dan membangun proyek. yang jelas, media adalah pihak yang paling diuntungkan dari adanya bencana.

Playboy: Siapa yang seharusnya dilibatkan dalam proses rekonstruksi?

George Aditjondro : Perlu menghidupkan demokrasi basis, bukan demokrasi kedinasan. Dalam demokrasi kedinasan, perencanaan dilakukan para birokrat yang tidak tinggal di tempat itu, sehingga mereka akan angkat tangan terhadap hasil pembangunan. Tapi apabila pembangunan dilakukan dengan cara partisipatif, dengan melibatkan tokoh-tokoh formal maupun informal yang tinggal di tempat itu, akan lebih baik.

Baca Juga : Novel Cause

Playboy: Apakah perlu dibuat undang-undang bencana alam?

George Aditjondro : Kalo saya termasuk orang yang melihat bahwa rekayasa sosial tidak bersal dari atas seperti lembaga legislatif. Ciptakan tradisi baru seperti kampanye-kampanye keadilan rakyat. Bencana juga semacam onani spiritual, karena dengan adanya bencana alam, orang-orang menengah atas berkesempatan menunjukkkan kedemawanannya.

Playboy: Apa hal terpenting yang harus dilakukan untuk membangkitkan aktivitas perekonomian di Yogya dan Jateng pasca Gempa?

George Aditjondro : Harus dilihat kasus per kasus. di Parangtritis misalnya, perekonomian warga lumpuh karena tidak ada pengunjung. Saya belum pernah menyaksikan tayangan televisi yang membuat perasaan tenang kepada para pengunjung bahwa pantai itu sudah bisa dikunjungi. Menteri perekonomian seharusnya datang ke daerah bantul  dan DIY untuk melihat potensi perekonomian tiap-tiap daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here