Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri – Cheril Payer pernah menulis tentang The Debt Trap. Di situ ia berteori bahwa bantuan luar negeri yang diselenggarakan oleh dana moneter internasonal dan bank dunia mengakibatkan ketergantungan struktural yang menjebak negara-negara berkembang. Pada akhir argumentasinya, Payer sampai pada kesimpulan bahwa negara-negara berkembang terdesak ke posisi yang sepenuhnya didikte oleh kedua badan dunia tersebut.

Perkembangan ekonomi dunia dalam tiga tahun terakhir (1989-1991) telah membuat teori Payer kehilangan pasaran. Uni Soviet, Eropa Timur, Vietnam, dan Cina – yang sebelumnya menggunakan sistem sosialisme – kini bergeser ke arah peningkatan peran modal dalam sistem ekonomi mendatang.

Baca Juga : Mewaspadai Perangkap Utang

Nah, satu komponen penting dalam perubahan sistem itu adalah bantuan luar negeri, yang dicurigai oleh Payer itu.

Bagaimana peran bantuan asing bagi Indonesia? Di sini sebenarnya kita harus berbicara tentang sejarah utang luar negeri selama 24-25 tahun. Sejarah itu menunjukkan besarnya peran utang pada ekonomi Indonesia secara langsung pada Anggaran (APBN) dan neraca pembayaran luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat hampir tiga kali lipat dalam seperempat abad Orde Baru juga tidak terlepas dari perang utang luar negeri ini.

Setelah 25 Tahun Lewat, Bagaimana Sekarang?

Pada tahun anggaran berjalan (1991/1992), diperkirakan Rp 10,37 Triliyun dari penerimaan utang dan Rp 14,13 Trilyun pembayaran bunga dan cicilan utang. Ini berarti 20,5% penerimaan negara didapat dari utang luar negeri, sedangkan 28,4% belanja negara dialokasikan untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. Apa artinya angka-angka itu bagi ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi secara khusus?

Penerimaan utang berbeda dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan mengurangi konsumsi, tabungan, dan kemungkinan investasi baik dari perorangan maupun perusahaan. Sementara itu, utang luar negeri tidak mempunyai dampak kontraktif. Pada sisi pengeluaran, pembayaran utang luar negeri tidak mempunyai dampak ekspansi, seperti pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin lainnya.

Bagaimana dengan penerimaan anggaran untuk tahun fiskal 1992/193? Pos penerimaan lain, yaitu penerimaan minyak bumi dan gas alam, untuk sebagian besar tidak bersifat kontraktif. Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita telah mengisyaratkan bahwa asumsi harga minyak bumi untuk tahun fiskal 1992/1993 tidak bisa sama dengan tahun fiskal sekarang. Diperkirakan, pasok minyak dunia bertambah karena Irak dan Kuwait akan masuk kembali ke pasaran ekspor.

Bila asumsi harga, katakan US$ 17 per barel, penerimaan migas pasti berkurang kira-kira 1 trilyun. Bila penerimaan dari utang berkurang dan penerimaan minyak berkurang juga, tak dapat tidak, pengaruh pajak akan membesar secara substantif. Dalam kondisi suku bunga tinggi dan distorsi ekonomi yang disebabkan regulasi yang berlebihan, dapatkah penerimaan pajak ditingkatkan?

Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk tahun fiskal sekarang Rp 8,02 trilyun dan 8,22 trilyun. Peningkatan kedua jenis pajak hanya bisa dilaksanakan bila ada perluasan wajib pajak dan peningkatan laba perusahaan dan penghasilan perorangan. Sementara itu, penerimaan cukai rokok, yang seyogianya berjumlah Rp 2 Trilyun, sulit diharapkan bisa tercapai. Pada tahun fiskal 1992/1993, penerimaan cukai rokok akan lebih  rendah bila pola “distorsi tuntas” dengan BPPC dilanjutkan.

Baca Juga : Masyarakat Surakarta Menghadapi Krisis Ekonomi 1930

Dari pengamatan anggaran pada sisi penerimaan, terlihat dampak berkurangnya penerimaan utang pada APBN yang akan datang. Sementara itu, bila Kanada dan Belanda betul-betul menghentikan pinjamannya pada tahun fiskal ini, perlu diperhitungkan dampaknnya pada bantuan proyek, khususnya yang sedang berlangsung.

Akan diapakan proyek tersebut? Bila diteruskan, tentu perlu dana-dana domestik yang harus dimobilisasi melalui pajak. Dengan begitu, dampak kontraktif pada RAPBN 1992/1993 menjadi lebih besar daripada APBN 19911992.

Bagaimana dengan sisi pengeluaran? Kalaupun bantuan luar negeri berkurang, tetap harus diperhitungkan pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri. Apakah Indonesia meminta rescheduling? Apakah moratorium utang luar negeri perlu dilontarkan? Kemungkinan “mengemplang”pembayaran utang jelas tidak bisa dilaksanakan. Alasannya, masyarakat kapital dunia akan segera mengucilkan semua negara yang bersikap demikian.

utang luar negeri

Terjadi Resource Outflow Akibat Utang

Sesungguhnya, sejak APBN 1986/1987 kita telah mengalami “resource outflow”  karena pembayaran bunga dan cicilan utang lebih besar dari penerimaan utang.Untuk ini, pada tahun fiskal 1992/1993, perkiraan saya kita harus menyisihkan sekitar Rp 14,5 triliyun hanya untuk membayar cicilan dan bunga utang. Jumlah sebesar ini sangat mengurangi dampak ekspansi anggaran.

Jadi, berkurangnya utang pada sisi penerimaan akan menaikkan dampak kontraksi, sementara di sisi pengeluaran dampak ekspansi juga akan berkurang. Nah, bila ekonomi mengalami uang ketat di sisi moneter dan kontraksi di sisi fiskal, dampaknya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkurang.

Lalu, bagaimana dampak berkurangnya penerimaan utang pada neraca pembayaran? Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia telah menjadi obyek spekulasi di kalangan pengamat ekonomi. Ini semua berkaitan dengan melonjaknya defisit neraca berjalan pada tahun 1991. Jumlah yang disebut-sebut untuk 1992 berkisar dari 3,5 hingga 7,9 milyar dolar AS.

Baca Juga : Tanda dan Bahasa Kekuasaan

Penerimaan utang luar negeri yang berkurang, akan memperkecil arus modal yang masuk. Bila defisit neraca berjalan pada tahun depan akan “diganggu” oleh berkurangnya modal yang masuk, penggenjotan ekspor nonmigas menjadi semakin strategis sifatnya.

Dalam kaitan antara utang luar negeri dengan APBN dan neraca pembayaran, jelaslah pengaruh utang tersebut pada ekonomi Indonesia. Untuk mengurangi dampak negatifnya, instrumen pajak dan peningkatan ekspor nonmigas menjadi satu-satunya jalan keluar yang terbuka. Pada gilirannya, kenaikan pajak hanya dimungkinkan dalam ekonomi yang iklim usahanya baik. Ekspor nonmigas juga hanya bisa ditingkatkan dengan efisiensi hingga mempertinggi daya saing kita di pasar internasional.

Baca Juga : Gaji dan Korupsi Sepanjang Masa

Bagaimankah iklim usaha dan daya saing kita? Selama distorsi dalam bentuk tata niaga, larangan ekspor dan impor, serta penetapan harga masih terus berlangsung, penerimaan dari pajak dan ekspor nonmigas tentu tidak sebaik seperti yang diharapkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here